Senin, 3 Januari 2022 di Ruang Rapat DP3AD Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dr. Kartika Devi Tanos, MARS memimpin Rapat Kerja Perdana tahun 2022 bersama para Kepala Bidang, Kasub serta para Pejabat Fungsional. “Saya mengucapkan Selamat pada para Pejabat Fungsional yang telah dilantik, kiranya bisa bekerja sesuai aturan dan mekanisme, terus kembangkan potensi diri masing masing, budaya koordinasi dalam pekerjaan harus jalan, jangan berjalan sendiri-sendiri”, terang dr. Devi. Pelaksanaan Program dan Kegiatan di tahun 2022 agar berjalan dengan baik, masing-masing bidang diminta membuat Matriks Kerja supaya tidak bertabarakan ketika kegiatan mulai jalan.

Pembangunan Sulawesi Utara khususnya bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangatlah bergantung pada pundak kita semua. Pelayanan pada masyarakat khususnya Perempuan dan Anak harus ditingkatkan sesuai dengan bidang kita masing masing. Tentunya hal di atas  tidak bisa terwujud jika kita tidak saling bekerja sama satu dengan yang lain. Dalam pelaksanaan tugas kita semua punya kaitan erat. Oleh karena itu, koordinasi yang baik harus tetap terbangun terutama dengan Mitra-Mitra Kerja DP3AD Prov. Sulut. “Tahun kemarin kita sudah mengadakan kerjasama dengan Bank SulutGo bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam penguatan SDM dan Pemberian bantuan kepada Perempuan Kepala Rumah Tangga, itu tetap dijaga dan dikawal dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 ini”, ungkap Kadis Dp3ad.

Disamping itu upaya pelayanan kepada masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) Prov. Sulut harus dipertahankan dan terus ditingkatkan. Pengaduan masyarakat Korban Kekerasan Perempuan dan Anak harus segera ditindak lanjut, tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat akan Kesadaran Melapor ketika melihat kasus terjadi.

Disisi lain evaluasi perkembangan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Utara selang tahun 2021 sumber data SIMFONI-PPA tercatat ada 475 kasus, tapi sayangnya belum semua Admin Kabupaten/Kota bahkan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak yang selesai dalam pencatatan dan pelaporan kasus s/d Desember 2021. Kita harus jemput bola dan mendorong mereka untuk segera melaporkan tuntas kasus-kasus yang tercatat. Permasalahan yang terjadi oleh karena ada beberapa Kabupaten/Kota yang terhalang masalah teknis yakni Jaringan Internet dan Smartphone, juga terjadi pergantian admin pengelola data pada Polres Kab/Kota. Solusinya agar kita bisa melakukan Rapat Koordinasi Data setiap 3 (tiga) bulan sekali di Tingkat Provinsi.

“Setiap tahun ada beberapa event besar yang terkait dengan Dinas kita, antara lain di bulan Maret ada kegiatan He For She , lanjut Hari Kartini, Hari Anak, Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan, Hari Ibu. Perlu mendata dan membangun kerjasama dengan para Mitra mitra kerja kita dengan menggunakan dana CSR yang ada pada mereka untuk dapat membantu dan menunjang kegiatan kegiatan besar yang akan kita laksanakan”, tutup Kadis P3AD. (HumasDp3ad)