DP3A Prov Sulut

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

PROVINSI SULAWESI UTARA

Jl. 17 Agustus Provinsi Sulawesi Utara

+62 431-843333 - +62 431-865451

Kemenpppa

Dinas PPA Penguatan SDM Perempuan dalam bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi berita

Dinas PPA Penguatan SDM Perempuan dalam bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

 

Selasa, 23 November 2021, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara, melaksanakan kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi di Grand Whiz Hotel Megamas Manado. Mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Sekretaris Dinas PP-PAD Prov. Sulut Ibu Ir. Nelda Luntungan, M. Si membuka kegiatan ini sekaligus memberikan sambutan pada kegiatan tersebut. “Partisipasi perempuan dalam Pembangunan bisa menjadi Aktor Strategis di dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan di desa-desa, tetapi juga pembangunan secara Nasional yang dapat mengubah kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera”. Ungkap Ir. Nelda.

 

Whats-App-Image-2021-11-23-at-11-26-51    Whats-App-Image-2021-11-23-at-15-00-41

 

Indikator Pembangunan dalam Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) telah mencapai 94,42%, berada pada Rangking ke-3 nasional sesudah D I Yogyakarta, dan DKI Jakarta, sedangkan Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) berada pada angka 78,95% Peringkat 2 nasional sesudah Kalimantan Tengah. IPG dan IDG sulut berada diatas angka rata-rata nasional.

Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif tingkat Provinsi untuk periode 2014-2019 sebesar 24,49% kemudian meningkat menjadi 26,25% pada periode 2019-2024, sedangkan untuk persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif Pemerintah (PEMPROV)  sebanyak 33%. sedangkan Partisipasi Perempuan sebagai Kepala Daerah dari 15 kabupaten/kota sebanyak 3 (tiga) Bupati perempuan yakni (Bolmong, Kotamobagu dan Kepulauan Sitaro). Partisipasi Perempuan di Lembaga Yudikatif sebanyak 332 pegawai atau sekitar 64% pegawai di Kepolisian adalah perempuan. Tingkat Pendidikan Perempuan rata-rata lebih tinggi dari laki-laki. Akan tetapi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan justru sebaliknya lebih rendah dibandingkan TPAK laki-laki yakni hanya di angka 45.68%.

Berbicara tentang perempuan tidak sedikit hasil kajian yang menyebutkan bahwa perempuan dan anak masih tergolong kelompok rentan yang sering mengalami berbagai masalah, seperti kemiskinan, bencana alam, konflik, kekerasan, dan sebagainya. Hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga negara-negara lain di seluruh dunia. Pun di era Emansipasi seperti sekarang, perempuan acapkali dianggap sebagai Kelompok Kelas Kedua (Subordinat) sehingga mereka tidak memperoleh persamaan hak dengan laki-laki. Perempuan dinilai hanya becus dalam melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan urusan domestik rumah tangga. Seiring berjalannya waktu, perempuan mulai bangkit dan berhasil membuktikan bahwasanya keberadaan mereka layak untuk diperhitungkan.

Hadir juga Narasumber dari Unsur Akademisi Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Dr. Ruth S. Umbase, M.Hum dan Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Minahasa Utara, Bapak Rocky Ambar, SH., LL.M., M.Kn., serta peserta yang hadir dari Perwakilan Organisasi Wanita, Perangkat Daerah terkait dan Ikatan Nyong Noni Sulut sebanyak 30 orang merupakan sasaran dari kegiatan ini.

 

Whats-App-Image-2021-11-23-at-11-26-52-1     Whats-App-Image-2021-11-23-at-11-26-52

 

Peran Perempuan Bidang Politik dan Pemerintahan. Seperti partisipasi perempuan secara khusus pada bidang politik saat ini telah mendapatkan perhatian khusus oleh Negara, dengan diterbitkannya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, mensyaratkan Partai Politik Peserta Pemilu dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam mengajukan Calon Anggota Legislatif, hal ini berarti kesempatan perempuan berkiprah diparlemen juga besar.

Pentingnya Peningkatan Partisipasi Perempuan supaya pengambilan keputusan politik yang lebih Akomodatif dan Substansial. Selain itu, menguatkan demokrasi yang senantiasa memberikan gagasan terkait perundang-undangan Pro Perempuan dan Anak di Ruang Publik”. Tutur Ir. Nelda

 

Whats-App-Image-2021-11-23-at-11-26-51-1    Whats-App-Image-2021-11-23-at-11-34-51

 

Diharapkan melalui kegiatan ini dapat mendorong Peningkatan Perempuan di semua Bidang Pembangunan sehingga kaum perempuan dapat meningkatkan kontribusi dan keikutsertaannya dalam pembangunan di berbagai sektor Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi, sekaligus dapat membuka dan memperluas kesempatan bagi perempuan untuk mengambangkan potensi dirinya sehingga bermanfaat bagi Bangsa dan Negara”. Tutup Ir. Nelda (HumasDP3ADProv)