DP3A Prov Sulut

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

PROVINSI SULAWESI UTARA

Jl. 17 Agustus Provinsi Sulawesi Utara

+62 431-843333 - +62 431-865451

Kemenpppa

Gender dan Energi Baru Terbarukan berita

Gender dan Energi Baru Terbarukan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara menggelar kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Gender dan Energi terbarukan. Kegiatan yang diinisiasi oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang difasilitasi oleh Dinas PP-PAD Prov.Sulut dilaksanakan pada hari Rabu, 23 Agustus 2017, bertempat di Swiss Bell Hotel. Advokasi dilaksanakan di daerah, baik provinsi ataupun kabupaten/kota yang terintegrasi dalam kebijakan energi nasional yang dikembangkan oleh Kementrian ESDM. Dengan demikian Pengelolaan energi sebagai salah satu Prioritas Nasional oleh karena itu diharapkan akan ada Sinergitas program antar Kementrian terkait.

Disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Ir.Mieke Pangkong, MSi yang mewakili Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey,SE  mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menemukan tentang isu gender dalam pengelolaan energi dan mengetahui berbagai inisiatif yang telah dikembangkan oleh daerah dan kelompok masyarakat sipil dalam rangka mendorong keterlibatan masyarakat, khususnya perempuan dalam pengelolaan energi.

Adapun peserta kegiatan ini terdiri dari OPD, Perguruan tinggi, Asosiasi Pengembangan EBT Skala kecil dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta OPD Kabupaten/Kota terdekat sebanyak 100 orang peserta.

Menjawab berbagai tantangan yang dihadapi kedepan maka melalui kegiatan ini dapat menggali informasi dan masukan tentang bagaimana akses dan pelibatan perempuan dalam pengelolaan energi sehingga diperoleh hasil yang diharapkan yakni Pemetaan isu gender dan (anak) dalam pengelolaan energi, khususnya energi terbarukan serta dapat diperoleh Rekomendasi untuk implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam penyusunan kebijakan energi.